AWAK angkutan kota melakukan audiensi dengan Organda, Dishub dan instansi terkait lainnya. Mereka menolak angkutan online yang beroperasi di Kota Cirebon, Senin (7/8/2017).KEJAKSAN, (KC Online).-
Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin melakukan tindakan tegas dalam menangani menjamurnya transportasi berbasis aplikasi online di Kota Cirebon.
Gejolak yang terjadi di lapangan mulai terlihat, dimana sejumlah armada konvensional sudah geram dan mulai melakukan “sweeping” di lapangan kepada armada transportasi online.
Beruntung aksi mereka dapat segera diredam oleh jajaran instansi terkait seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Padahal, puluhan perwakilan armada konvensional yang difasilitasi Organda pun telah kembali mendatangi Dinas Perhubungan untuk melakukan pertemuan sesuai undangan.
Pembahasan masih berkutat pada permasalahan yang menjadi keluhkan khususnya sopir angkot. Mereka datang dari perwakilan dari sepuluh jalur angkutan dalam kota, lima koordinator jalur angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dipimpin langsung Sekretaris Organda.
“Bahasan masih mengenai mewabahnya transportasi online yang tidak bisa dikendalikan. Kami akui ini menjadi PR besar jika tidak segera ditertibkan,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Ujianto usai pertemuan, Selasa (8/8/2017).
Dia mengatakan, pihaknnya sangat menyadari betul apa yang memang terjadi di lapangan yang menjadi keluhan sopir konvensional. Namun, dirinya kembali meminta agar para sopir untuk menahan diri, sambil menunggu jawaban dari Provinsi Jawa Barat setelah melayangkan surat kedua.
Surat larangan
Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat edaran berbentuk larangan kepada enam perusahaan transportasi online di Kota Cirebon. Tentunya untuk berhenti beroperasi sebelum perizinan mereka terpenuhi.
“Operasional taksi online ini akan kita tindak lanjuti dengan surat teguran kedua. Agar mereka tidak beroperasi sebelum memiliki izin resmi dari pemerintah. Dulu juga sudah kita sudah layangkan tapi terkesan tidak diindahkan,” ungkap Ujianto.
Dia mengatakan, surat pertama yang dilayangkan per tanggal 24 Maret lalu. Intinya, Dinas Perhubungan sudah meminta kepada semua perusahaan transportasi online untuk menghentikan operasinya sebelum memenuhi perizinan.
Namun memang yang terjadi terkesan tidak diindahkan dan hingga saat ini memicu kemarahan para pengemudi angkutan konvensional. “Sudah ada dua surat yang kami kirim ke operator transportasi online. Saya harap mereka mematuhi apa yang sudah kita layangkan. Jika tidak diindahkan, kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Ujianto.
Sementara itu, Sekretaris DPC Organda Cirebon, Karsono terus mencoba menahan gejolak yang timbul di bawah. Dimana para sopir sudah mengeluarkan ultimatum akan menggeruduk kantor-kantor transportasi online.
“Para pengemudi saya katakan sejak lama sudah resah. Mereka menghendaki semua yang terlibat dalam transportasi online untuk menghentikan operasinya mulai saat ini, agar Kota Cirebon tetap kondusif. Tapi alhamdulillah mereka masih bisa saya tahan meski ada sedikit gesekan,” ungkapnya.(Imam)
Sumber :
http://www.kabar-cirebon.com/2017/08/atasi-angkutan-online-dishub-kota-cirebon-tunggu-jawaban-pemprov-jabar/2/
